Kebiajakan Inggris Sewaktu Menduduki Indonesia, Cukup Santun dan Berdampak Panjang

Posted on

Indonesia udah mengalami penjajahan oleh beberapa negara.

Di antaranya Belanda, Inggris, Portugis, dan Jepang. Setiap periode penjajahan, negara-negara ini miliki kebijaan yang berbeda-beda.

Kebijakan ini menyesuaikan berbagai bidang, misalnya seperti kebijakan di bidang perdagangan.

Tujuan dari dibuatnya kebijakan ini adalah untuk menyesuaikan berbagai bidang cocok bersama kekuasaannya.

Selain itu, pembentukan pemerintah kolonial termasuk memiliki tujuan untuk memperluas kekuasaannya di Indonesia.

Nah, pada jaman pemerintahan kolonial Inggris, tersedia berbagai kebijakan yang termasuk dibikin oleh pemerintah Inggris pada berbagai bidang.

Kebijakan ini di antaranya adalah kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, kebijakan di bidang ekonomi, dan kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial.

Berbagai kebijakan ini dibikin setelah Thomas Stamford Raffles menjadi Letnan Gubernur sejak 19 Oktober 1811.

Kebijakan di Bidang Ilmu Pengetahuan

1. Melakukan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia bersama mengundan para pakar di bidang ilmu ilmu dari luar negeri.

2. Menamakan bunya raksasa dan terbesar di dunia bersama bersama Arnoldii dan menamakan bunga itu bersama nama ilmiah, yaitu Rafflesia Arnoldii.

3. Memulai pembangunan Kebun Raya Bogor, yang berfaedah sebagai area untuk mengoleksi berbagai jenis tanaman, baik yang tersedia di Indonesia maupun dari seluruh dunia.

Kebijakan di Bidang Ekonomi

1. Menghapuskan kebijakan contingenten penyerahan dan menggantinya bersama proses sewa tanah atau land-rente.

2. Petani wajib membayar pajak pemakaian tanah sebagai duit sewa, dikarenakan seluruh tanah diakui milik negara, yang dikelola oleh pemerintah kolonial Inggris.

Dalam menggerakkan proses pajak tanah, Raffles mengalami kegagalan dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

– Kesulitan untuk pilih besarnya pajak untuk pemilik tanah, dikarenakan ukuran tanah milik warga yang berbeda-beda.

– Sulit untuk pilih ukuran dan tingkat kesuburan tanah petani.

– Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pegawai Raffles.

– Masyarakat yang berada di desa banyak yang belum mengenal tentang proses uang.

Kebijakan di Bidang Pemerintahan, Pengadilan, dan Sosial

1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta.

2. Setiap keresidenan wajib miliki badan pengadilannya masing-masing.

3. Melarang terdapatnya perdagangan budak.